Tiga regulator perbankan Amerika Serikat (AS) – Federal Reserve (The Fed), Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), dan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) – mengeluarkan pernyataan bersama pada 14 Juli 2025. Pernyataan ini mengingatkan bank-bank yang menawarkan layanan penyimpanan aset kripto untuk memperkuat praktik manajemen risiko mereka. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Tidak ada ekspektasi pengawasan baru yang diciptakan oleh pernyataan ini.
Pernyataan tersebut bertujuan untuk mendorong bank-bank agar lebih waspada dalam menangani penyimpanan aset kripto. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi stabilitas sistem keuangan dan nasabah.
Bank dan Penyimpanan Aset Kripto di AS
Regulator menekankan pentingnya pengendalian kunci kriptografi yang terkait dengan aset kripto. Pengendalian ini harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Memo tujuh halaman yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut menjelaskan hal ini secara rinci.
Bank dapat menawarkan layanan kustodian kripto dalam dua bentuk: fidusia dan non-fidusia. Perbedaan utama terletak pada tanggung jawab hukum bank terhadap aset klien.
Kustodian Kripto Fidusia
Dalam pengaturan fidusia, bank bertindak sebagai wali amanat atas aset kripto klien. Ini berarti bank secara hukum bertanggung jawab atas aset tersebut. Regulasi federal, undang-undang dan peraturan negara bagian, serta ketentuan hukum lain yang berlaku, harus dipatuhi dengan ketat.
Kepatuhan terhadap berbagai regulasi ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan transparansi. Bank harus memiliki mekanisme yang kuat untuk memonitor dan mengelola risiko terkait dengan layanan fidusia ini.
Kustodian Kripto Non-Fidusia
Untuk layanan non-fidusia, bank tidak bertindak sebagai wali amanat. Meskipun demikian, bank tetap berkewajiban untuk menerapkan perlindungan yang kuat bagi aset digital nasabah. Proteksi ini meliputi keamanan siber, pencegahan kehilangan data, dan pengelolaan kunci privat yang aman.
Kegagalan dalam menerapkan perlindungan yang memadai dapat berakibat fatal. Bank harus menginvestasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan keamanan sistem dan data.
Dampak Pernyataan Regulator dan RUU Kripto
Sebelum pernyataan ini, lembaga keuangan AS telah membatasi keterlibatan bank dengan bisnis kripto. Namun, dengan ditandatanganinya perintah kripto oleh Presiden Donald Trump pada Maret 2025, situasi ini berubah.
Perintah tersebut memindahkan bisnis aset digital AS ke dalam pengawasan yang lebih pro-kripto. FDIC menghapus “risiko reputasi” sebagai faktor dalam pengawasan bank, membuka jalan bagi keterlibatan bank dalam aktivitas kripto.
Pernyataan regulator terbaru muncul bertepatan dengan “Crypto Week” yang digagas DPR AS. Partai Republik mendorong tiga RUU kripto, termasuk Undang-Undang Clarity, Undang-Undang Negara Pengawasan Anti-CBDC, dan Undang-Undang Genius Senat. RUU ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan regulasi yang lebih komprehensif pada industri kripto.
Reform UK dan Masa Depan Aset Kripto di Inggris
Reform UK, partai politik di Inggris yang dipimpin oleh Nigel Farage, telah membuat gebrakan dengan menerima donasi Bitcoin dan mata uang kripto lain. Langkah ini menempatkan mereka sebagai partai politik pertama di Inggris yang menerima donasi kripto.
Farage menjanjikan pengesahan Cryptoassets and Digital Finance Bill jika Reform UK memenangkan pemilu. RUU ini akan memberikan payung hukum yang jelas bagi industri aset digital di Inggris. Farage juga secara terbuka menentang rencana pengembangan CBDC oleh Bank of England.
Penolakan CBDC dan Usulan Cadangan Bitcoin Nasional
Sebagai alternatif, Farage mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional di bank sentral. Ia berpendapat ini akan meningkatkan kedaulatan keuangan Inggris. Ia juga menyoroti adopsi kripto yang meningkat di kalangan warga Inggris.
Meskipun Reform UK masih memiliki jumlah kursi yang terbatas di House of Commons, visi mereka mencerminkan pergeseran minat terhadap aset kripto di Inggris. Perkembangan ini menarik perhatian karena menunjukkan minat politik yang tumbuh terhadap regulasi dan adopsi kripto.
Pemerintah Partai Buruh juga telah mengusulkan regulasi baru untuk menjadikan Inggris sebagai pusat inovasi digital, termasuk kripto. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri aset digital.
Pernyataan ini juga menunjukkan tren global menuju penerimaan aset kripto yang lebih luas dan kebutuhan untuk regulasi yang efektif untuk melindungi konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun terdapat tantangan, perkembangan dalam regulasi kripto di AS dan Inggris menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan untuk industri ini.
