Vietnam resmi memasuki era baru dalam teknologi digital. Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026. Regulasi ini menandai langkah signifikan dalam pengakuan dan pengaturan aset kripto di negara tersebut.
Undang-Undang ini tidak hanya mengatur aset kripto, tetapi juga bertujuan untuk membangun Vietnam sebagai pusat teknologi digital global. Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk menarik investasi di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor.
Pengaturan Aset Kripto di Vietnam
Undang-Undang ini mengklasifikasikan aset digital menjadi dua kategori: aset virtual dan aset kripto. Keduanya menggunakan teknologi enkripsi digital untuk validasi dan transfer.
Namun, regulasi ini secara spesifik mengecualikan instrumen keuangan seperti sekuritas, mata uang digital bank sentral (CBDC), atau alat keuangan lainnya dari definisi aset kripto.
Pemerintah Vietnam akan merumuskan detail teknis lebih lanjut. Hal ini termasuk persyaratan usaha, klasifikasi aset yang lebih rinci, serta mekanisme pengawasan.
Regulasi juga memasukkan kewajiban keamanan siber dan pencegahan pencucian uang (AML). Hal ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).
Vietnam saat ini masih masuk dalam daftar abu-abu FATF sejak 2023. Regulasi baru ini diharapkan dapat membantu negara tersebut keluar dari daftar tersebut.
Insentif untuk Industri Teknologi Digital
Vietnam berambisi menjadi pusat teknologi digital global. Untuk mencapai hal ini, pemerintah menawarkan insentif besar bagi perusahaan di bidang AI, semikonduktor, dan infrastruktur digital.
Insentif tersebut meliputi keringanan pajak dan kemudahan akses lahan. Pemerintah juga memberikan dukungan riset dan pengembangan (R&D).
Dukungan R&D difokuskan pada perusahaan yang mengembangkan teknologi inti. Contohnya adalah desain chip dan pusat data berbasis AI.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan melalui subsidi dan program pelatihan.
Keterampilan digital juga akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Vietnam mengklaim menjadi negara pertama yang memiliki UU khusus untuk industri teknologi digital.
Upaya Penanggulangan Penipuan Kripto
Meskipun telah ada regulasi, penipuan kripto masih menjadi ancaman di Vietnam. Pada Februari 2025, polisi menangkap empat pelaku di balik platform penambangan kripto palsu, BitMiner.
BitMiner menipu lebih dari 200 korban dengan kerugian mencapai lebih dari 4 miliar dong Vietnam (sekitar USD 157.300). Modus penipuannya adalah penjualan paket mining dan materi edukasi palsu.
Kasus penipuan lain terjadi pada Desember 2024. Polisi Kota Hanoi menggagalkan skema ilegal bernama Million Smiles.
Million Smiles telah menipu sekitar 100 pelaku usaha dan 400 individu. Kerugian mencapai 30 miliar dong Vietnam (sekitar USD 1,17 juta).
Skema ini mempromosikan kripto internal bernama QFS (Quantum Financial System). Iklannya menggunakan klaim menyesatkan yang terkait dengan warisan leluhur dan klaim spiritual.
Penindakan tegas terhadap penipuan kripto akan terus dilakukan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pada ekosistem digital yang baru diatur.
Dengan adanya Undang-Undang Industri Teknologi Digital, Vietnam menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun ekonomi digital. Regulasi ini tidak hanya melindungi masyarakat dari penipuan, tetapi juga meningkatkan daya saing Vietnam dalam kancah global. Langkah ini merupakan strategi yang komprehensif, yang menggabungkan regulasi, insentif, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan bertanggung jawab di sektor teknologi digital.
