Kemiskinan struktural merupakan tantangan serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini bukan sekadar kemiskinan individual, melainkan sebuah sistem yang terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan. Berbagai faktor mendalam berperan, mulai dari kebijakan ekonomi yang tidak adil hingga akses sumber daya yang tidak merata.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat, menyoroti rendahnya kesejahteraan buruh sebagai salah satu akar permasalahan kemiskinan struktural di Indonesia. Upah yang rendah berdampak luas, tak hanya pada buruh itu sendiri, tetapi juga pada pendidikan anak-anak mereka dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Upah Buruh Rendah: Akar Masalah Kemiskinan Struktural
Upah rendah yang diterima sebagian besar pekerja di Indonesia menjadi pemicu utama kemiskinan struktural di kalangan buruh. Hal ini membatasi kesempatan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan berkualitas.
Mirah menjelaskan, sulit bagi para buruh untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga jenjang perguruan tinggi dengan pendapatan yang minim. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan. Minimnya akses pendidikan juga berkontribusi pada rendahnya keahlian dan peluang kerja yang lebih baik di kemudian hari.
Rendahnya upah juga menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Meskipun BPJS Kesehatan ada, persyaratan untuk mendapatkan bantuan iuran (PBI) sangat sulit dipenuhi oleh banyak buruh. Akibatnya, banyak yang kesulitan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan.
Faktor Penyebab Kemiskinan Struktural di Indonesia
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, mengidentifikasi empat faktor utama kemiskinan struktural di Indonesia. Pertama, konsentrasi kekayaan yang ekstrem di tangan segelintir orang kaya.
Data Celios menunjukkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang lainnya. Ketimpangan ini menunjukkan distribusi sumber daya ekonomi yang sangat tidak merata.
Kedua, tingginya angka korupsi, terutama pada anggaran infrastruktur dan perlindungan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin justru dikorupsi, memperparah kesenjangan.
Ketiga, melemahnya meritokrasi di berbagai sektor. Meskipun memiliki pendidikan tinggi, anak-anak dari keluarga miskin seringkali sulit untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka karena berbagai kendala. Nepotisme dan praktik “titipan” dalam dunia kerja semakin memperburuk situasi.
Keempat, minimnya redistribusi kekayaan yang efektif. Indonesia masih kekurangan regulasi yang mengatur pajak kekayaan (wealth tax) dan pengendalian spekulasi tanah. Hal ini membuat orang miskin tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak memiliki akses atas aset-aset penting seperti tanah.
Tantangan dan Solusi Mengatasi Kemiskinan Struktural
Bhima Yudistira menekankan bahwa potensi Indonesia untuk mengatasi kemiskinan struktural belum dioptimalkan. Salah satu contohnya adalah diskriminasi usia kerja yang menyulitkan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mendapatkan pekerjaan formal.
Industri di Indonesia juga masih lemah dan membutuhkan dukungan pemerintah melalui insentif, transfer teknologi, dan perlindungan dari barang impor. Hal ini akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian rakyat.
Untuk keluar dari jebakan kemiskinan struktural, Indonesia perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, menekan angka korupsi di anggaran pemerintah untuk memastikan dana teralokasikan dengan tepat guna.
Kedua, mendorong industrialisasi padat karya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Ketiga, segera menerapkan kebijakan pajak kekayaan (misalnya, 2% dari kekayaan bersih) dan menghapus diskriminasi dalam persyaratan kerja.
Dengan mengatasi akar masalah kemiskinan struktural melalui kebijakan yang komprehensif dan efektif, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Perlu komitmen kuat dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Pentingnya peningkatan kesejahteraan buruh dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan kunci utama dalam upaya ini.
