Pemerintah Indonesia dan sektor swasta telah mengajukan tawaran paket pembelian komoditas dan investasi senilai US$34 miliar (sekitar Rp 547 triliun) kepada Amerika Serikat. Namun, upaya ini tampaknya belum cukup untuk membujuk Presiden AS Donald Trump.
Meskipun tawaran besar tersebut diajukan, Trump tetap memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia, efektif 1 Agustus 2025. Keputusan ini memicu berbagai analisis dan reaksi dari para pakar ekonomi.
Tarif Impor AS: Lebih dari Sekedar Defisit Perdagangan?
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, berpendapat bahwa motif di balik penetapan tarif impor oleh Trump lebih kompleks daripada sekadar mengatasi defisit perdagangan.
Menurutnya, Trump menginginkan reformasi ekonomi sepihak dari negara-negara mitra, termasuk Indonesia, dengan menyingkirkan hambatan bagi produk-produk AS.
Damuri menambahkan, “Bukan hanya soal penurunan defisit, tetapi juga perlu ada reformasi dari negara-negara ini,” ujarnya kepada detikcom pada Selasa (8/7/2025).
Strategi Politik dan Ketergantungan pada Tiongkok
Damuri melihat langkah Trump sebagai strategi politik untuk mendorong negara-negara menjauh dari Tiongkok.
Amerika Serikat melihat ketergantungan Indonesia pada Tiongkok, mulai dari rantai pasok hingga investasi dan kerjasama teknologi, sebagai isu yang perlu diatasi.
Damuri menjelaskan, negara-negara yang dianggap tidak memenuhi tuntutan AS dikenai sanksi tarif impor sebagai bentuk tekanan.
Kekecewaan dan Strategi Ke Depan bagi Indonesia
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyayangkan hasil negosiasi yang panjang namun tidak membuahkan hasil positif.
Ia menilai pendekatan Trump sangat sepihak dan penuh tekanan politik, menggunakan dalih keamanan nasional (“National Security”) untuk membenarkan penerapan tarif.
Huda menyatakan, “Palu sudah diketok, nampaknya negosiasi tidak akan mengubah hasil, kecuali memang ada senjata Indonesia yang belum dikeluarkan oleh pemerintah.”
Langkah Strategis Pemerintah Indonesia
Huda menyarankan beberapa langkah strategis bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi situasi ini.
Pertama, penguatan ekonomi domestik melalui kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat agar tetap mampu menyerap produk dalam negeri.
Kedua, mempersiapkan industri dalam negeri dengan memperkuat infrastruktur dan organisasi.
Ketiga, mencari pasar alternatif, misalnya ke Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.
Keempat, sebagai opsi terakhir, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan tarif balasan terhadap jasa dari Amerika Serikat, seperti jasa digital dan hiburan.
Situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi domestik. Langkah-langkah strategis dan terukur menjadi kunci untuk menghadapi dampak negatif dari tarif impor AS.
