Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan para jurnalis dengan menyediakan hunian layak. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada lima wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, 6 Mei 2025.
Penyerahan kunci tersebut dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. Kehadiran Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan perwakilan Bank BTN juga turut memeriahkan acara tersebut.
Serah Terima Kunci dan Penilaian Kualitas Rumah
Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, melakukan peninjauan langsung ke lokasi perumahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas hunian yang diberikan kepada para jurnalis.
Ara memuji kualitas bangunan yang menggunakan double dinding setinggi 3 meter dan plafon aluminium. Rumah-rumah tersebut juga dilengkapi dengan air bersih dari PAM dan dapur yang sudah termasuk meja dapur.
Fasilitas pendukung seperti pos keamanan, ruang bermain anak, dan tempat ibadah juga tengah dalam proses pembangunan. Ara memberikan penilaian 8 dari 10 untuk kualitas hunian tersebut, mengingat kesiapan internet juga sudah tersedia.
Dari 124 wartawan yang telah mendaftar, lima di antaranya menerima kunci rumah secara simbolis pada hari itu. Program ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja media.
Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Wartawan
Program penyediaan rumah bagi wartawan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau. Hal ini mengingat banyak jurnalis yang mengesampingkan kebutuhan perumahan pribadi demi menjalankan tugas jurnalistik.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP. Ia menyebutkan bahwa program serupa terakhir kali diberikan pada tahun 2012, dan masih terdapat banyak catatan perbaikan yang perlu dilakukan.
Meutya menekankan pentingnya rumah layak huni bagi para wartawan. Ia berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para jurnalis di Indonesia.
1.000 Rumah Subsidi dan Pembiayaan KPR
Pemerintah berencana mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan hasil penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP, Kementerian Komdigi, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal. Ini merupakan program pertama kali dilakukan di Indonesia untuk wartawan.
Groundbreaking untuk pembangunan rumah subsidi tersebut direncanakan pada tanggal 6 Mei 2025. Program ini diharapkan dapat memberikan akses hunian yang layak bagi para wartawan.
Wartawan dapat memiliki rumah subsidi ini melalui KPR FLPP. Skema pembiayaan ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk wartawan.
KPR FLPP menawarkan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah. Dengan demikian, wartawan, baik di media besar maupun kecil, dapat memiliki rumah layak tanpa beban finansial berat.
BPS akan berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers, dan PWI untuk menentukan alokasi penerima rumah subsidi. Wartawan dianggap sebagai profesi yang memperjuangkan dan menyuarakan demokrasi.
Penyerahan kunci rumah di Cibitung merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan para jurnalis. Semoga program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh wartawan di Indonesia, mengingat peran penting mereka dalam menjaga demokrasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
