Perselisihan hukum panjang antara Ripple, perusahaan teknologi keuangan di balik mata uang kripto XRP, dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) akhirnya mencapai titik akhir. CEO Ripple, Brad Garlinghouse, mengumumkan secara resmi bahwa perusahaan tersebut tidak akan mengajukan banding atas putusan pengadilan. Keputusan ini menandai berakhirnya pertarungan hukum yang telah berlangsung sejak Desember 2020.
SEC juga diperkirakan akan mencabut banding mereka yang diajukan pada Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Gary Gensler. Ini menandakan babak baru dalam regulasi kripto di AS, meskipun dampaknya terhadap harga XRP masih belum pasti.
Ripple Menyerah, Memilih Bayar Denda
Hakim Analisa Torres menolak permohonan Ripple dan SEC untuk mengubah putusan akhir Agustus 2024. Dalam putusan tersebut, SEC awalnya menjatuhkan denda USD 125 juta kepada Ripple, namun kemudian bersedia menurunkan menjadi USD 50 juta sebagai bagian dari penyelesaian.
SEC juga meminta agar penjualan XRP kepada investor institusi tidak dianggap melanggar hukum. Namun, baik Ripple maupun SEC gagal meyakinkan hakim untuk mengubah keputusan awal.
Hakim Torres menilai sikap baru SEC inkonsisten dan membingungkan, menekankan pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan publik.
Dihadapkan pada dua pilihan: mengajukan banding silang atau menerima denda awal, Ripple memilih untuk mengakhiri perselisihan dengan membayar denda USD 125 juta. Pilihan ini dinilai lebih menguntungkan daripada memperpanjang proses hukum yang panjang dan melelahkan.
Dampak Putusan Terhadap Harga XRP dan Pasar Kripto
Meskipun perselisihan hukum telah berakhir, harga XRP belum menunjukkan pemulihan signifikan. Menurut CoinGecko, harga XRP masih berada di kisaran USD 2,11, menunjukkan tren penurunan.
Kepastian hukum yang didapat Ripple diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap harga XRP. Namun, reaksi pasar masih perlu dipantau lebih lanjut.
Ketidakpastian regulasi kripto di AS tetap menjadi faktor yang mempengaruhi harga XRP dan pasar kripto secara keseluruhan. Putusan ini akan menjadi preseden penting untuk kasus-kasus serupa di masa depan.
Ripple Raih Lisensi di UEA, Ekspansi Bisnis Berlanjut
Di tengah perselisihan hukum dengan SEC, Ripple juga meraih kabar positif dari luar negeri. Ripple telah mendapatkan lisensi penuh dari Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) untuk beroperasi di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC).
Lisensi ini memungkinkan Ripple untuk menawarkan layanan pembayaran kripto lintas batas di Uni Emirat Arab (UEA). Ini merupakan langkah signifikan bagi ekspansi bisnis Ripple di pasar Timur Tengah.
Ripple telah mengamati peningkatan permintaan layanan pembayaran lintas batas di Timur Tengah, baik dari perusahaan kripto maupun lembaga keuangan tradisional. Dengan lisensi DFSA, Ripple menjadi penyedia pembayaran berbasis blockchain pertama yang beroperasi di zona bebas DIFC.
CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyatakan bahwa industri kripto tengah memasuki periode pertumbuhan yang pesat, didorong oleh peningkatan kejelasan regulasi dan adopsi institusional. Perolehan lisensi di UEA menjadi bukti optimisme Ripple terhadap masa depan industri kripto.
Perolehan lisensi di UEA menunjukkan komitmen Ripple untuk terus berinovasi dan berekspansi meskipun menghadapi tantangan hukum di AS. Perusahaan ini tampaknya fokus untuk membangun portofolio yang solid di pasar global yang lebih ramah regulasi.
Kesimpulannya, penyelesaian perselisihan hukum antara Ripple dan SEC merupakan tonggak penting dalam industri kripto. Meskipun harga XRP belum sepenuhnya pulih, kepastian hukum yang didapat Ripple membuka jalan bagi pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka di pasar global, khususnya di Timur Tengah. Perkembangan ini akan terus dipantau dampaknya terhadap pasar kripto secara keseluruhan.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
