Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan aturan baru terkait pajak penghasilan (PPh) atas penjualan mobil dan motor melalui *marketplace*. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor online.
Penerapan aturan ini mengakibatkan penjualan mobil dan motor melalui *marketplace* akan dikenakan PPh. Hal ini berdampak pada dealer dan penjual kendaraan bermotor yang memanfaatkan platform digital untuk berjualan.
Pajak Penghasilan 0,5% untuk Penjualan di Marketplace
Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan bahwa banyak dealer yang menjual kendaraan melalui *marketplace*. Ia bahkan menuturkan pengalaman pribadinya saat membeli mobil melalui *marketplace*.
Aturan baru ini menetapkan pungutan PPh sebesar 0,5% atas penjualan mobil oleh dealer di *marketplace*. Yoga menjelaskan bahwa pungutan ini berupa kredit pajak bagi dealer.
Besaran pajak 0,5% ini berlaku bagi dealer mobil besar. Sistem kredit pajak ini diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi para dealer.
Ketentuan Pajak Berdasarkan Omzet
Aturan PMK Nomor 37 Tahun 2025 bukanlah aturan baru. Aturan ini tidak berlaku bagi wajib pajak dengan omzet di bawah Rp 500 juta.
Penjual dengan omzet di bawah Rp 500 juta dibebaskan dari kewajiban PPh. Namun, mereka wajib menyertakan surat pernyataan ke *marketplace* sebagai bukti kepatuhan.
Untuk wajib pajak dengan omzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, PPh final sebesar 0,5% berlaku sesuai PP 55/2022. Sementara, wajib pajak dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar tidak boleh menggunakan PPh final, melainkan tarif normal dengan perhitungan pembukuan.
Dampak Aturan Baru Terhadap Dealer dan Penjual
Aturan baru ini memiliki implikasi signifikan bagi dealer dan penjual kendaraan bermotor yang memanfaatkan platform *marketplace*. Mereka wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menghindari sanksi perpajakan. Para pelaku usaha diharapkan segera menyesuaikan sistem administrasi pajaknya.
Dengan adanya aturan ini, diharapkan terciptanya kesetaraan dan kepatuhan pajak di sektor penjualan mobil dan motor online. DJP akan terus melakukan pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.
Perubahan ini menuntut penyesuaian sistem administrasi pajak bagi para dealer dan penjual kendaraan. Mereka harus memahami dengan cermat aturan yang berlaku agar terhindar dari masalah perpajakan.
Secara keseluruhan, aturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesadaran pajak bagi para pelaku usaha di bidang penjualan mobil dan motor.
Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan oleh DJP untuk memastikan para wajib pajak memahami aturan ini dengan baik. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Kesimpulannya, penerapan PPh atas penjualan mobil dan motor melalui *marketplace* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan kepatuhan perpajakan yang lebih baik di era digital. Meskipun terdapat penyesuaian bagi para pelaku usaha, langkah ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
