Kemiskinan struktural merupakan tantangan serius bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menggambarkan jebakan sistemik di mana individu terkungkung dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Faktor-faktor akar permasalahan seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil dan ketidaksetaraan akses sumber daya menjadi penyebab utama.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, mengidentifikasi empat faktor penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia. Analisisnya didasarkan pada data dan pengamatan mendalam terhadap kondisi ekonomi tanah air. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini penting untuk merumuskan solusi yang efektif.
Konsentrasi Kekayaan dan Ketimpangan Ekonomi
Konsentrasi kekayaan yang ekstrem di tangan segelintir orang merupakan pendorong utama kemiskinan struktural. Data CELIOS menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan 50 juta penduduk. Ketimpangan yang mencolok ini mengakibatkan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata.
Kurangnya pemerataan ekonomi menyebabkan akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi sebagian besar penduduk. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. Pemerataan ekonomi sangat krusial untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural.
Korupsi dan Pengelolaan Anggaran yang Tidak Transparan
Korupsi, terutama dalam anggaran infrastruktur dan perlindungan sosial, semakin memperparah kemiskinan struktural. Dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan justru disalahgunakan, mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.
Penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih tegas mutlak diperlukan.
Meritokrasi yang Lemah dan Sistem Kerja yang Tidak Adil
Ketiadaan meritokrasi di berbagai sektor juga menjadi penyebab utama. Individu dari keluarga miskin, sekalipun berpendidikan tinggi, masih sulit keluar dari kemiskinan. Korelasi antara pendidikan dan peningkatan taraf hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Praktik nepotisme dan sistem kerja yang didasarkan pada koneksi, bukan kemampuan, menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan kerja. Hal ini menciptakan jurang pemisah yang semakin dalam antara kelompok kaya dan miskin.
Redistribusi Kekayaan yang Tidak Efektif dan Regulasi yang Minim
Ketiadaan regulasi yang memadai untuk mengatur pajak kekayaan (wealth tax) serta spekulasi tanah menjadi penghambat utama redistribusi kekayaan. Akibatnya, kelompok miskin tetap sulit memiliki aset produktif seperti tanah.
Kurangnya regulasi yang mengatur kepemilikan tanah mengakibatkan akses terhadap sumber daya ekonomi yang sangat terbatas bagi masyarakat miskin. Reformasi struktural yang komprehensif dalam sistem perpajakan dan pengelolaan tanah sangat dibutuhkan.
Tantangan dan Solusi Mengatasi Kemiskinan Struktural
Bhima Yudistira juga menyoroti beberapa kelemahan dalam strategi mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia. Diskriminasi usia kerja misalnya, membuat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sulit mendapatkan pekerjaan formal. Hal ini dapat menciptakan kemiskinan baru.
Industri dalam negeri juga membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah melalui insentif, transfer teknologi, dan perlindungan dari barang impor. Penguatan industri dalam negeri dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah-langkah untuk Menghapus Kemiskinan Struktural
Indonesia dapat mengatasi kemiskinan struktural melalui beberapa langkah penting. Pertama, menekan angka korupsi dalam anggaran pemerintah. Kedua, mendorong industrialisasi padat karya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Ketiga, mengeluarkan kebijakan pajak kekayaan sebesar 2% dari kekayaan neto. Keempat, menghapus diskriminasi dalam persyaratan kerja dan membuka akses yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat. Upaya ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan seluruh stakeholders.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap strategi yang telah diterapkan. Dengan begitu, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga kemiskinan struktural dapat dihapuskan secara efektif.
