Persaingan di industri kripto Asia Tenggara semakin memanas. Berbagai negara berlomba menciptakan regulasi yang atraktif dan insentif menarik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi digital berbasis blockchain dan aset kripto.
Thailand dan Vietnam saat ini memimpin perlombaan. Keduanya telah mengambil langkah strategis untuk menjadi pusat inovasi aset digital di kawasan tersebut.
Langkah Strategis Thailand dan Vietnam di Industri Kripto
Thailand baru-baru ini mengumumkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan bagi pengguna bursa kripto lokal, dengan potongan pajak 15%. Kebijakan ini berlaku hingga 31 Desember 2029.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat keinginan Thailand untuk memperkuat posisinya sebagai pusat kripto di Asia. Insentif ini diharapkan menarik lebih banyak investor ritel dan institusional.
Vietnam juga menunjukkan ambisi besar melalui Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital yang disahkan pada 14 Juni 2025.
Undang-undang ini mengatur aset kripto dalam kerangka regulasi formal, menerapkan standar anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme yang ketat.
Mirip Indonesia, Vietnam mengategorikan kripto sebagai aset digital. Namun, Vietnam unggul dalam kejelasan hukum dan roadmap adopsi teknologinya.
Berdasarkan laporan Global Crypto Adoption Index 2024 dari Chainalysis, Vietnam berada di peringkat kelima, sementara Thailand di peringkat ke-16. Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga.
Ancaman Bagi Dominasi Indonesia
Posisi Indonesia di peringkat ketiga dalam indeks adopsi kripto global terancam jika langkah strategis tidak segera diambil.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan regulasi yang mendukung, edukasi yang masif, dan insentif yang mendorong adopsi kripto di Indonesia.
Kebijakan insentif pajak Thailand dapat dikaji untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih mendukung industri kripto di Indonesia.
Sementara itu, pendekatan regulatif Vietnam dapat menjadi inspirasi dalam membangun kerangka hukum yang jelas dan aman.
Kiat Mempertahankan Daya Saing Indonesia
Untuk menjaga daya saing, beberapa langkah strategis perlu segera diambil. Pemberian insentif fiskal, seperti penyederhanaan perpajakan, sangat penting.
Regulasi yang ada perlu disempurnakan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis kripto.
Peningkatan literasi digital dan finansial juga krusial agar masyarakat berpartisipasi dalam ekosistem kripto secara aman dan bertanggung jawab.
Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada startup dan pengembang kripto melalui akses pendanaan yang mudah dan program inkubasi.
Kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan institusi pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencetak talenta digital yang mumpuni.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi digital dan menjadi pemimpin di industri kripto Asia Tenggara.
Keberhasilan Indonesia dalam industri kripto sangat bergantung pada kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan. Regulasi yang jelas, edukasi publik yang memadai, dan dukungan yang kuat terhadap inovasi menjadi kunci untuk bersaing dengan negara-negara tetangga.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
