Indonesia resmi mengukuhkan posisi teknologi blockchain dalam kerangka hukum nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara eksplisit memasukkan blockchain sebagai teknologi strategis. Ini menandai tonggak sejarah, mengakui peran penting teknologi desentralisasi ini dalam pembangunan nasional.
PP tersebut, ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital. Blockchain kini sejajar dengan teknologi kunci lainnya seperti kecerdasan buatan (AI), identitas digital, dan sertifikat elektronik.
Legalitas Blockchain yang Lebih Jelas di Indonesia
Dengan adanya PP 28/2025, kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang blockchain semakin terjamin. Mereka kini memiliki landasan yang jelas untuk mengembangkan solusi berbasis blockchain.
Untuk usaha non-keuangan, seperti pengembangan *smart contract*, Web3, NFT, dan DeFi di luar sistem keuangan, cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.
Namun, aktivitas blockchain yang berkaitan dengan sektor keuangan, termasuk tokenisasi aset, *stablecoin*, dan perdagangan kripto, tetap memerlukan izin khusus dari otoritas terkait seperti OJK.
Model regulasi ini diharapkan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen.
Respons Positif dari Industri dan Harapan Ke Depan
Oscar Darmawan, Chairman Indodax, menyambut baik regulasi ini. Ia menyebutnya sebagai momentum penting bagi perkembangan ekosistem blockchain di Indonesia.
Oscar menekankan bahwa kekuatan utama blockchain bukan hanya kripto, melainkan kemampuannya membangun infrastruktur kepercayaan tanpa bergantung pada otoritas pusat.
Ia melihat regulasi ini membuka peluang besar, misalnya untuk program bansos yang lebih transparan atau sistem rantai pasok yang lebih akuntabel.
Pendekatan berbasis risiko yang diadopsi pemerintah juga dinilai positif. Hal ini memudahkan pelaku industri memahami posisi hukum mereka tanpa terbebani birokrasi yang rumit.
Dengan demikian, hambatan bagi inovator dan *startup* lokal diharapkan dapat berkurang. Banyak pengembang muda yang sebelumnya ragu kini memiliki kepastian hukum.
Roadmap Nasional dan Kolaborasi untuk Ekosistem Blockchain yang Kuat
PP 28/2025 juga mengatur pencabutan izin usaha bagi pelaku yang tidak aktif selama tiga tahun. Ini bertujuan mendorong keberlanjutan proyek dan mencegah solusi jangka pendek.
Oscar Darmawan juga menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk membangun ekosistem blockchain Indonesia yang kuat dan berkelanjutan.
Regulasi hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem yang mampu memecahkan masalah riil di masyarakat.
Indodax berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi publik-swasta, demi implementasi blockchain yang aman dan inklusif.
Harapannya, pemerintah tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga segera merumuskan *roadmap* blockchain nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Blockchain bukan sekadar tren, tetapi fondasi baru dalam tata kelola digital Indonesia.
Penerbitan PP 28/2025 merupakan langkah signifikan bagi Indonesia. Dengan landasan hukum yang jelas dan komitmen kolaboratif, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pengembangan dan penerapan teknologi blockchain di masa mendatang. Keberhasilan ini bergantung pada implementasi yang efektif dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi blockchain secara berkelanjutan.
