El Salvador kembali menegaskan komitmennya terhadap Bitcoin, meskipun hal ini bertolak belakang dengan kesepakatan pinjaman yang telah disepakati dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Negara Amerika Tengah ini terus membeli Bitcoin untuk menambah cadangan kripto nasionalnya, terlepas dari tekanan internasional.
Terbaru, El Salvador menambah 7 Bitcoin ke dalam cadangannya dalam seminggu terakhir. Total kepemilikan Bitcoin negara ini kini mencapai 6.173 Bitcoin, dengan nilai lebih dari US$ 637 juta.
El Salvador Abaikan Tekanan IMF
Pembelian Bitcoin oleh El Salvador terus berlanjut meskipun telah menandatangani kesepakatan pinjaman senilai US$ 1,4 miliar dengan IMF pada Desember 2024.
Salah satu syarat kesepakatan tersebut adalah penghentian penggunaan dana publik untuk membeli Bitcoin dan pencabutan status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah.
Pada Januari 2025, parlemen El Salvador mencabut status Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Namun, hal ini tidak menghentikan pemerintah untuk terus menambah aset kripto tersebut.
Respon IMF dan Presiden Bukele
IMF telah beberapa kali mengingatkan El Salvador untuk menghentikan pembelian Bitcoin. Peringatan terakhir disampaikan pada Maret 2025.
Namun, Presiden Nayib Bukele tetap teguh pada pendiriannya. Ia menegaskan El Salvador tidak akan berhenti membeli Bitcoin, meskipun menghadapi tekanan dari lembaga keuangan internasional tersebut.
Bukele menyatakan komitmennya terhadap Bitcoin melalui unggahan di X (sebelumnya Twitter) pada 4 Maret 2025. Ia yakin langkah ini akan membawa manfaat bagi negaranya.
Dampak Politik dan Potensi Konflik Kepentingan
Di Amerika Serikat, rancangan undang-undang (RUU) terkait regulasi stablecoin, bernama Undang-Undang GENIUS, gagal disahkan.
Kegagalan ini sebagian disebabkan oleh kekhawatiran akan konflik kepentingan yang ditimbulkan oleh kepemilikan aset kripto oleh Presiden Donald Trump.
Senator Jeff Merkley menyoroti potensi korupsi dan ancaman terhadap keamanan nasional akibat skema ini. Ia menilai, orang-orang yang ingin mempengaruhi presiden dapat memperkaya diri dengan membeli kripto yang dimiliki atau dikendalikan oleh Trump.
Sebuah RUU alternatif, “Undang-Undang Anti Korupsi Kripto,” pun diajukan untuk mencegah pejabat dan keluarga mereka terlibat dalam perdagangan aset digital.
Kepemilikan koin meme presiden $TRUMP oleh Trump sendiri juga menjadi sorotan, dikatakan menambah kekayaannya miliaran dolar AS.
Hal ini menimbulkan kontroversi dan menunjukkan kompleksitas regulasi aset kripto dalam konteks politik dan ekonomi.
Kasus El Salvador dan perdebatan di AS menggambarkan tantangan dalam mengelola aset kripto, terutama dalam konteks kebijakan publik dan potensi konflik kepentingan.
Langkah El Salvador, meskipun kontroversial, memberikan contoh unik bagi negara lain yang mempertimbangkan strategi cadangan strategis dalam bentuk Bitcoin. Namun, keputusan tersebut tetap berisiko dan perlu pertimbangan matang.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan betapa kompleksnya dunia kripto dan implikasinya terhadap ekonomi dan politik global. Baik El Salvador maupun AS sedang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang regulasi, transparansi, dan potensi konflik kepentingan dalam ruang digital baru ini.
