Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 121 triliun mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggaran yang signifikan ini, awalnya direncanakan Rp 71 triliun dan kemudian naik menjadi Rp 121 triliun, dianggap kurang melibatkan pemerintah daerah (pemda).
Minimnya keterlibatan pemda dalam program yang bertujuan meningkatkan gizi anak dan mendorong perekonomian daerah ini menjadi perhatian utama. DPR menilai hal tersebut sebagai masalah serius yang perlu segera ditangani.
Minimnya Peran Pemerintah Daerah dalam Program MBG
Dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah, pimpinan rapat Jazilul Fawaid mengungkapkan keprihatinannya. Banyak pemda bahkan mengaku tidak mengetahui lokasi pelaksanaan MBG di wilayahnya.
Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program yang seharusnya memberikan dampak signifikan di tingkat lokal.
Jazilul Fawaid mempertanyakan peran pemerintah pusat dalam memfasilitasi keterlibatan pemda. Ia menekankan pentingnya kontrol dan dukungan dari pemerintah daerah untuk keberhasilan program ini.
Temuan mengejutkan lainnya adalah banyaknya bupati dan wali kota yang tidak memiliki data distribusi MBG di wilayah masing-masing. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan kurangnya keterlibatan pemda sejak awal perencanaan.
Penjelasan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, menjelaskan bahwa hingga saat ini anggaran MBG masih sepenuhnya bersumber dari pusat melalui Badan Gizi Nasional.
Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengimbau pemda untuk mendukung program ini, belum ada alokasi resmi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Askolani mengakui beberapa daerah secara inisiatif mendukung MBG dengan dana APBD. Namun, fokus utama program tetap berada di pemerintah pusat.
Pemerintah membuka peluang untuk mempertimbangkan pelibatan anggaran pemda di MBG pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya niat untuk meningkatkan kolaborasi antara pusat dan daerah di masa mendatang.
Potensi dan Tantangan Program MBG ke Depan
Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan gizi anak Indonesia dan mendorong perekonomian daerah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Keterlibatan aktif pemda tidak hanya penting untuk pengawasan distribusi, tetapi juga untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ke depannya, perlu ada mekanisme yang lebih jelas untuk melibatkan pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program MBG. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, program MBG berpotensi menjadi program unggulan yang memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Koordinasi yang lebih baik dan keterlibatan pemda yang lebih besar akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak positif program MBG di masa depan.
Harapannya, pembelajaran dari pelaksanaan MBG tahun ini dapat menjadi dasar peningkatan kolaborasi yang lebih efektif di tahun-tahun berikutnya.
