Eksekusi belanja negara hingga akhir Juni 2025 terbilang lambat. Realisasinya baru mencapai 38,9% dari pagu APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu (42%) dan rata-rata historis periode 2021-2024 (41,2%).
Lambatnya serapan anggaran ini menjadi perhatian, mengingat belanja negara merupakan strategi penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai belanja negara sebagai instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Realisasi Belanja Negara yang Lambat dan Dampaknya
Pertumbuhan PDB kuartal I 2025 yang mencapai 4,87% (yoy) belum menunjukkan perbaikan di kuartal II. Konsumsi rumah tangga, kontributor utama pertumbuhan ekonomi, masih lemah. Sektor swasta juga cenderung menunggu arah kebijakan pemerintah.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, menyatakan pemerintah perlu kebijakan fiskal yang lebih agresif. Hal ini penting karena lambatnya serapan anggaran juga dipengaruhi oleh rendahnya penerimaan negara.
Penerimaan negara hingga Juni 2025 baru mencapai 40,3% dari target. Angka ini jauh di bawah rata-rata lima tahun sebelumnya yang mencapai di atas 52,4%.
Urgensi Front-Loading Belanja Negara di Semester II
Rendahnya penerimaan negara semakin menguatkan urgensi untuk melakukan *front-loading* belanja negara di semester II 2025. Kebijakan ini bertujuan sebagai *counter-cyclical tool* untuk mendorong permintaan domestik.
Dengan sikap *wait-and-see* dari konsumsi dan investasi swasta, sinyal konkret dari pemerintah melalui belanja fiskal sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.
Percepatan belanja negara berpotensi meningkatkan defisit fiskal. Defisit APBN 2025 mungkin melebar di atas target 2,78% dari PDB, bahkan berpotensi mendekati atau melebihi 3%.
Strategi Mengatasi Perlambatan dan Menjaga Kepercayaan Pasar
Meskipun potensi pelebaran defisit, Gundy Cahyadi menekankan pentingnya mengarahkan belanja ke program produktif. Program-program tersebut meliputi hilirisasi industri, ketahanan pangan, transformasi UMKM, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa makro ekonomi Indonesia masih relatif solid. Rasio utang terhadap PDB di bawah 40%, jauh di bawah banyak negara berkembang. Sentimen pasar terhadap Indonesia juga positif, ditandai dengan masuknya dana asing sebesar Rp 42 triliun ke pasar obligasi pemerintah pada Januari-Juni 2025.
Ketiga lembaga pemeringkat utama juga mempertahankan status layak investasi Indonesia. Hal ini menunjukkan pasar menilai fondasi fiskal Indonesia cukup kuat untuk menghadapi dinamika jangka pendek.
Pemerintah tetap perlu memperkuat penerimaan negara. Upaya yang perlu dilakukan meliputi intensifikasi perpajakan, perbaikan kepatuhan, dan evaluasi efektivitas insentif fiskal.
Transparansi komunikasi publik mengenai strategi pengelolaan fiskal, termasuk kebijakan utang dan arah belanja, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pasar. Hal ini akan menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi Indonesia.
