Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menetapkan target efektifitas kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) pada tahun 2026. Pengumuman ini disampaikan setelah rapat kerja dengan pejabat terkait di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Kebijakan Zero ODOL telah lama direncanakan, namun implementasinya beberapa kali tertunda karena mendapat penolakan dari pelaku industri dan asosiasi pengusaha. AHY berkomitmen untuk melibatkan semua pihak, termasuk pelaku usaha dan pemerintah daerah, untuk memastikan penerapan kebijakan yang lebih adil dan efektif di setiap wilayah.
Target Zero ODOL 2026: Kolaborasi dan Adaptasi Lokal
Menko AHY menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam program Zero ODOL. Hal ini untuk menghindari penerapan kebijakan yang kaku dan seragam di seluruh Indonesia.
Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah dalam implementasi Zero ODOL. Sebagai contoh, Jawa Barat, dengan 54 kawasan industri dari total 134 di Indonesia, akan menjadi pilot project untuk mengukur dampak ekonomi dan perdagangan.
Hasil evaluasi di Jawa Barat akan menjadi acuan untuk penerapan kebijakan di daerah lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan Zero ODOL memberikan manfaat secara nasional, tanpa mengabaikan kondisi unik masing-masing wilayah.
Pilot Project dan Penguatan Sistem WIM
Pemerintah tengah mempersiapkan beberapa pilot project untuk pelaksanaan Zero ODOL. Namun, Menko AHY belum merinci daerah mana saja yang akan menjadi lokasi uji coba.
Selain pilot project, pemerintah juga akan meningkatkan sistem Weight In Motion (WIM). Sistem ini akan diintegrasikan dengan sistem elektronik untuk pengukuran berat dan dimensi kendaraan secara real-time.
Penguatan sistem WIM bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penegakan hukum. Perangkat serupa juga akan dipasang di kawasan industri untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Ancaman Kenaikan Harga dan Risiko Kecelakaan
Menko AHY mengakui potensi kenaikan harga beberapa komoditas pangan akibat kebijakan Zero ODOL. Klaim kenaikan harga hingga dua kali lipat perlu diverifikasi lebih lanjut.
Kementerian Perhubungan mencatat potensi kenaikan harga pada delapan komoditas pangan pokok, termasuk beras, cabai, dan gula. Hal ini disebabkan oleh potensi peningkatan biaya distribusi logistik.
Meskipun ada potensi dampak negatif, Menko AHY tetap menekankan pentingnya Zero ODOL. Kerugian negara akibat kerusakan infrastruktur jalan dan kecelakaan yang disebabkan oleh ODOL mencapai lebih dari Rp 40 triliun per tahun.
ODOL juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terbesar kedua di Indonesia. Hal ini mengancam keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan banyak korban jiwa.
Pemerintah berupaya mencari solusi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keselamatan. Targetnya, Indonesia bebas dari kendaraan ODOL pada tahun 2026.
Rapat kerja yang dihadiri berbagai kementerian dan lembaga bertujuan untuk menemukan solusi komprehensif. Harapannya, kebijakan Zero ODOL dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, mengurangi kerugian negara, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
