Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mewajibkan tujuh perusahaan tambang batu bara untuk melakukan hilirisasi. Kewajiban ini diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Selasa, 6 Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan di Indonesia.
Hilirisasi batu bara ini diwajibkan kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Pemerintah berharap langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di dalam negeri.
Tujuh Perusahaan Tambang yang Wajib Hilirisasi Batu Bara
Tujuh perusahaan tambang yang mendapatkan mandat untuk melakukan hilirisasi batu bara tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar dan berpengaruh di sektor pertambangan Indonesia. Mereka diwajibkan untuk memproses batu bara menjadi produk turunan yang bernilai tambah lebih tinggi.
PT Adaro Indonesia, misalnya, harus melakukan hilirisasi batu bara menjadi metanol dan Dimetil Eter (DME). Kapasitas input batu bara yang dibutuhkan mencapai 6,75 juta ton per tahun dari Pit Wara-1 dan Pit Wara-2, dengan total investasi yang diperkirakan mencapai 5,44 miliar dolar AS.
Sementara PT Arutmin Indonesia diwajibkan untuk memproses batu bara menjadi metanol dan amonia. Perusahaan ini akan memproses 6 juta ton batu bara per tahun dari Blok Sarongga, dengan total investasi sekitar 2,7 miliar dolar AS.
PT Kideco Jaya Agung akan melakukan hilirisasi batu bara menjadi pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) pada tahap pertama dan amonia-urea pada tahap kedua. Investasi untuk PLTMG ditaksir sekitar 11,178 juta dolar AS dengan input batu bara 56.835 ton per tahun, sedangkan untuk amonia-urea sebesar 244,23 juta dolar AS dengan input 566.062 ton per tahun.
PT Multi Harapan Utama akan mengolah batu bara menjadi semikokas dengan kapasitas input 1 juta ton per tahun dari Pit Belumpur dan Pit South Sentuk, Blok Gitan. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 81,3 juta dolar AS.
PT Tanito Harum juga diwajibkan melakukan hilirisasi batu bara menjadi semikokas dengan kapasitas input 300 ribu ton per tahun dari Blok Sukodadi, Pondok Labu, dan Central Busang. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 42,23 juta dolar AS.
PT Berau Coal akan memproses batu bara menjadi metanol dengan kapasitas input 3,49 juta ton per tahun dari Blok Binungan 10. Investasi yang dibutuhkan ditaksir mencapai 774,8 juta dolar AS.
Terakhir, PT Kaltim Prima Coal akan melakukan hilirisasi batu bara menjadi metanol dengan kapasitas input 6,5 juta ton per tahun. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 2,177 miliar dolar AS.
Tantangan dan Pengawasan Hilirisasi Batu Bara
Meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Direktur Jenderal Tri Winarno menyebutkan masih ada diskusi dan negosiasi yang perlu dilakukan. Namun, pemerintah memastikan proses hilirisasi ini berada di bawah pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengawasan KPK ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan hilirisasi batu bara. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Hilirisasi sebagai Kunci Keluar dari Middle Income Trap
Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai kunci bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai komoditas, dan hilirisasi dapat membuka peluang industri lanjutan dan menciptakan lapangan kerja.
Gandung menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan untuk mencapai kemajuan. Hilirisasi berbagai komoditas, termasuk batu bara, dapat menjadi motor penggerak utama untuk mencapai tujuan tersebut. Penguasaan teknologi dan riset juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan hilirisasi ini.
Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan membantu Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hal ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera.
